Salah satu staf presiden Korsel berharap putaran kedua pembicaraan tingkat tinggi antara Korea Utara dan Selatan akan tetap digelar sesuai rencana, meski ada retorika dari Korut yang ditujukan pada Presiden Geun Hye.
“Kami menantikan pembicaraan antar-Korea,” kata Joo Chul Ki, sekretaris senior kepresidenan untuk urusan luar negeri dan keamanan nasional, dalam briefing di hari Minggu setelah kunjungan Presiden Park ke Asia-Europe Meeting (ASEM) di Italia.
Pertemuan antara kedua negara telah dirancang ketika pejabat Korea Utara melakukan kunjungan mendadak saat pesta penutupan Asian Games Incheon.
Hwang Pyong So, Choe Ryong Hae dan Kim Yang Gon dari Korea Utara bertemu dengan Penasehat Keamanan Nasional Kim Kwan Jin dan Menteri Unifikasi Ryu Kil Jae dari Korea Selatan. Mereka setuju untuk menggelar putara kedua pembicaraan antar-Korea di akhir bulan ini atau awal November.
Namun dengan tanggal pertemuan yang kurang dari 2 minggu, Pyongyang tetap mengkritisi Presiden Park akhir-akhir ini. Pyongyang tampaknya membingungkan Seoul dengan menawarkan perdamaian, namun di saat bersamaan melancarkan ancaman militer dan mencela Park.
Pada pidato di ASEM, Park mendesak Korea Utara untuk merespon tawaran Korsel untuk berdialog, menyatakan Pyongyang akan dapat menerima bantuan internasional dan investasi jika menunjukkan niat dalam mengatasi masalah nuklir dan HAM.
Korut meresponnya dengan mencela Park atas pidatonya di ASEM, mengatakan “mulutnya yang busuk dapat merusak hubungan antar-Korea.”
Pada 13 Oktober, Park mengatakan kedua Korea seharusnya berdiskusi tentang jalan keluar masalah yang disebut sanksi 24 Mei. Sanksi yang diperkenalkan pada 24 Mei 2010 ini melarang semua kerjasama antar-Korea, termasuk aktivitas perdagangan, kecuali yang ada di dalam Kompleks Industri Gaesong di Korea Utara. Ini adalah respons atas penenggalaman kapal pengawal Korea Selatan oleh Korut di Cheonan, bulan Maret tahun itu.
Sementara itu, Pyeongyang mempermasalahkan PBB yang menuding pemimpinnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mengkritik Presiden Park untuk “intervensi pada isu HAM mereka” saat pidato pada Sidang PBB September lalu.
Pada 15 Oktober, Korut menyebarkan draf resolusi PBB tentang hak asasi mereka untuk menghalangi PBB membawa Kim Jong Un ke Mahkamah Pidana Internasional. Pyongyang bahkan memuji rekor HAM mereka sendiri di draf resolusi, mengatakan bahwa mereka “tidak punya hal yang disembunyikan.”
Sumber: The Korea Times
